Page 158 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

bangsa yakni apabila dalam masyarakat desa yang bersifatnya
komunal tersebut yakni apabila dieliminasikannya musyawarah
mufakat yang berbasiskan Pancasila dengan menggantikannya
dan mengutamakan pelaksanaannya sistem pemerintahan desa
dengan demokrasi liberal. Jika kita komparasikan sebagaimana
yang diklasifikasikan antara Demokrasi Liberal dengan Demokrasi
143
Deliberatif oleh Sutoro Eko terlihat sebagai berikut :

Klasifikasi Demokrasi Liberal Demokrasi Delibratif

Sumber Tradisi Liberal Barat Tradisi Kearifan
Lokalitas

Basis Individualisme Kolektivitas berdasarkan
kekeluargaan
Subtansi Kebebasan Individu Kebersamaan
kekeluargaan dan
gotong royong
Instrumen Lembaga Perwakilan, Komunitas, Rapat Desa,
Partai Politik dan Rembug Desa, Forum
Pemilu Warga, Asosiasi Sosial,
dll
Metode Kontestasi-Voting Musyawarah-Mufakat
Model Demokrasi Perwakilan Demokrasi Deliberatif

Sebagaimana diketahui bahwa Demokrasi liberal yang
merupakan demokrasi berkalkulasi pada pemilihan menang-kalah
(zero sum game) bukan menjadi indikator utama dalam demokrasi
substansial. Sehingga dapat berujung pada pemerintahan yang
oligarkis-elitis. Apabila hal tersebut terjadi tentunya di dalam
143 Sutoro Eko. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa. Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta. hlm 57

154