Page 149 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENGARUH GLOBALISASI ATAS DISEMINASI
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LIBERALISME
TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LOKAL
(DESA) BERDASARKAN PANCASILA DI INDONESIA

perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin,
kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.
Dengan demikian jelas bahwa dalam Undang-Undang Desa
tersebut musyawarah desa merupakan instrument penting dalam
menentukan kebijakan-kebijakan strategis mulai dari perubahan
nomenklatur desa, ekonomi desa sampai hal-hal yang menyangkut
pemerintahan desa demi mencapai memajukan kesejahteraan
secara umum dan mencerdaskan pada seluruh masyarakat adat
yang terkumpul dalam kesatuan desa. Karena, Musyawarah
merupakan forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal
sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara. Hal tersebut
maka dapat dikatakan telah mencerminkan sila keempat Pancasila
menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian Undang-
Undang Desa tersebut juga menganut
metode demokrasi deliberatif secara
Dengan demikian
harfiah istilah ini berarti konsultasi,
Undang-Undang
menimbang-nimbang atau yang sangat Desa tersebut juga
popular dalam politik disebut dengan menganut metode
istilah musyawarah 134 . Demokrasi demokrasi deliberatif
deliberatif tersebut yang merupakan secara harfiah istilah
lawan dari demokrasi liberal yang ini berarti konsultasi,
menimbang-nimbang
berupa voting.
atau yang sangat
Secara langsung maka musya-
popular dalam politik
warah mufakat yang merupakan disebut dengan istilah
karakter masyarakat pedesaan, musyawarah.
dalam melakukan proses penentuan

134 Habermas dalam Kaelan. 2016. Inkonsistensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosifis dan Yuridis). Paradigma.
Yogyakarta. hlm 175

145