Page 144 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

berdasarkan dan mencerminkan Pancasila. Berdasarkan hal
tersebut tidaklah berlebihan jika Pancasila juga merupakan
volksgeist (jiwa bangsa), Pancasila dapat digolongkan sebagai
volksgeist bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa Pancasila sebagai asas fundamental dalam pembentukan
UUD NRI 1945.
Bahwa terlihat secara jelas dalam sila ke 2 (dua) Pancasila
yang menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang
kemudian pada butir sila tersebut khususnya pada butir ke 2 yang
menyatakan bahwa “Mengakui persamaan derajat, persamaan
hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-
bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya”. Tentunya asas
fundamental Pancasila pada sila kedua dan butirnya tersebut
merupakan asas adanya dan terbentuknya ketentuan Pasal 18B
ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dengan demikian
Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut mengakui keberadaan
suku-suku dan komunnitas terkecil masyarakat hukum adat yang
berada di seluruh Indonesia sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan
demikian komunitas (masyarakat) adat yang tinggal dalam suatu
wadah yang dikatakan desa diakui oleh pemerintah yang saat ini
di undangkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang
Desa (selanjutnya Undang-Undang Desa).

140