Page 140 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 140
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
sosial yang sangat vital dalam pondasi kehidupan bermasyarakat
dan berpolitik di desa dengan prinsip-prinsip muyawarah mufakat
dan gotong royongnya dalam pembangunan desa diseluruh
wilayah Republik Indonesia yang tentunya secara sekilas dapat
dikatakan terdapat dimensi-dimensi tidak pernah luntur di akar
rumput masyarakat desa.
Berkaitan dengan hal tersebut, Rounce Pound. Pound
menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan
untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi
sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering)
dengan demikian timbul pertanyaan apakah dengan adanya
ketentuan hukum dalam berpolitik dengan sistem voting yang
merupakan sistem demokrasi liberal-kapitalisme tersebut apakah
berimplikasi pada pondasi kehidupan bermasyarakat dan berpolitik
di desa dengan prinsip-prinsip muyawarah mufakat dan gotong
royongnya dalam pembangunan desa diseluruh wilayah Republik
Indonesia dan apa saja implikasinya?
Perlu di ingat bahwa pendirian negara Indonesia ini
bermanifestasi pada politik komunalisme dan cita-cita negara demi
mewujudkan kesejahteraan, maka secara peradaban politik, desa
sebagai entitas politik yang jauh lebih tua kemunculannya dari
negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki kronologi sejarah
maupun sosiologi komunal yang mendalam.
136
