Page 142 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 142
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
Kaelan menyatakan “dalam sistem peraturan perundang-
undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum
Negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan
sistem yang Hierarkis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar
filsafat Negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia
merupakan sumber karena berkedudukan sebagai norma dasar
negara (staatsfundamentalnorm), yang berturut-turut kemudian
verfasungnorm UUD 1945, grundgesetznorm atau Ketetapan MPR,
serta gezetznorm atau Undang-undang .
129
Selanjutnya jika dianalisa dengan letak Pancasila dalam
struktur tata hukum di Indonesia yang hierarki tersebut,
maka mengingatkan teori hukum dari Hans Kelsen yakni
“grundnorm”. Pada teori hukum Hans Kelsen tersebut membahas
mengenai letak dan peran dari grundnorm tersebut. Perihal letak
grundnorm tersebut mendudukan
norma dasar sebagai “premis awal”
Perihal letak yang diasumsikan sebagai dasar di
grundnorm tersebut mana segala sesuatunya dimulai yang
mendudukan norma
dasar sebagai mana tidak diturunkan dari manapun.
“premis awal” Yang mana Kelsen sendiri menyatakan
yang diasumsikan Validitasnya langsung diterima begitu
sebagai dasar saja. Its valid because it presupposed
di mana segala to be valid .
130
sesuatunya dimulai Letak grundnorm sebagai
yang mana tidak
diturunkan dari premis awal sehingga dapat dikatakan
manapun. bahwa grundnorm bukan tergolong
sebagai bagian dari hukum positif
yang berada melampaui tata hukum
129 Ibid hlm 181
130 Hans Kelsen. 1961. General Theory Of Law And State. Russel & Russel. New York. hlm.116
138
