Page 141 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENGARUH GLOBALISASI ATAS DISEMINASI
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LIBERALISME
TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LOKAL
(DESA) BERDASARKAN PANCASILA DI INDONESIA

Ideologi Pancasila Sebagai Akar Dasar Undang-
Undang Dasar 1945 Cerminan Demokrasi
Berlandaskan Musyawarah Mufakat Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Dalam ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada
Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan Kekuatan hukum Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). Dengan demikian artinya tata hukum di
Indonesia terdapat Hieraki (berjenjang) kekuatan mengikatnya.
Jika dilihat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 tersebut tidak disebutkan
Posisi Pancasila, sehingga dimanakah letak Pancasila tersebut?
Letak Posisi Pancasila dalam struktur
tata hukum berada di atas Undang-
Undang Dasar 1945. Dengan demikian
Dalam hal ini Kaelan berpendapat artinya tata hukum
di Indonesia
bahwa dalam Pembukaan Undang- terdapat Hieraki
Undang Dasar 1945 bagian ke empat (berjenjang) kekuatan
(alinea IV) memuat dasar-dasar mengikatnya. Jika
fundamental negara yaitu: tujuan dilihat dalam Undang-
negara, ketentuan UUD negara bentuk Undang Pembentukan
negara dan dasar filsafat negara Peraturan Perundang-
Pancasila. Oleh karena itu alinea IV ini undangan Pasal 7
memiliki hubungan “kausal organis” ayat 1 tersebut tidak
disebutkan Posisi
dengan Pasal-Pasal UUD 1945, sehingga Pancasila,...
erat hubungannya dengan isi Pasal-
128
Pasal UUD 1945 tersebut . Selanjutnya
128 Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi. Paradigma. Yogyakarta. hlm 181

137