Page 146 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

pusat hingga daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan
terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan
peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya bahwa peraturan
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan
yang ada diatasnya. Pada kulminasinya ia tidak boleh bertentangan
dengan Pancasila sebagai norma dasar dan UUD NRI 1945
sebagai hukum tertinggi, sehingga nilai-nilai Pancasila harus
tetap menjiwai setiap norm yang ada dibawahnya, serta Pancasila
dan UUD NRI 1945 mengamanatkan suatu value dalam lahirnya
setiap perundang-undangan. Walau demikian, timbul pertanyaan
apakah keseluruhan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-
Undang Desa tersebut murni mencermminkan nilai—nilai Pancasila
sebagai Ideologi?. Pada Pertanyaan yang kedua tersebut terkait
mengingat Pancasila dalam konstelasi hukum di Indonesia salah
satu dimensinya adalah sebagai norma kritik, yakni menjadi batu
uji bagi norma-norma di bawahnya .
132
Untuk menjawab pertanyaan
Pada kulminasinya pertama tersebut maka sebagaimana
ia tidak boleh diketahui bahwa pola atau struktur
bertentangan dengan interaksi masyarakat Indonesia
Pancasila sebagai dengan berbagai kultur khususnya
norma dasar dan UUD di berbagai desa di Indonesia yakni
NRI 1945 sebagai bentuk masyarakat yang komunal
hukum tertinggi,
sehingga nilai-nilai walaupun masyarakat Indonesia itu
Pancasila harus tetap heterogen baik dari bentuk suku
menjiwai setiap norm dan ras serta adat istiadatnya, serta
yang ada dibawahnya... agama dalam bentuk wadah komunal
tertentu tetapi tetap bersatu yakni
132 Muladi. 2005. Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum. Jurnal
Hukum Progresif FH UNDIP Semarang. hlm 198

142