Page 147 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENGARUH GLOBALISASI ATAS DISEMINASI
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LIBERALISME
TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LOKAL
(DESA) BERDASARKAN PANCASILA DI INDONESIA

memperjuangkan kepentingan bersama khususnya Desa-Desa
yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dalam ketentuan Pasal
1 ayat 1 dalam Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa Desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kebijakan
politik Undang-Undang Desa tersebut memberikan pengakuan
kepada sistem politik di desa berbasis
entitas masyarakat berpemerintahan
Dengan demikian
yang dikelola secara otonomi sesuai
kebijakan politik
dengan asal usul, potensi dan karakter Undang-Undang Desa
sosial-kultural desa di seluruh wilayah tersebut memberikan
Negara Kesatuan Indonesia. Modal pengakuan kepada
tersebut dapat menjadi momen sistem politik di
desa berbasis
penerjemahan kembali terhhadap nilai-
entitas masyarakat
nilai demokrasi yang telah menjadi urat
berpemerintahan
nadi kehidupan komunal di pedesaan yang dikelola secara
133
(Communitarianism Democracy) . otonomi sesuai dengan
Masyarakat Indonesia yang asal usul, potensi dan
multikultural dan sangat memegang karakter sosial-kultural
desa di seluruh wilayah
tradisi, Terutama masyarakat yang
Negara Kesatuan
tinggal dipedesaan atau di daerah.
Indonesia.
Sebagai contohnya instrumen
yakni ‘rembug desa’ pada Badan

133 Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1983. Desa. Balai Pustaka. Jakarta. hlm 73

143