Page 143 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 143
PENGARUH GLOBALISASI ATAS DISEMINASI
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LIBERALISME
TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LOKAL
(DESA) BERDASARKAN PANCASILA DI INDONESIA
positif bersifatnya transcedetal-logic yang berada diatas hukum
positif. Implikasinya grundnorm tersebut menjadi penentu validitas
seluruh tata hukum positif. Sehingga Kedudukan Pancasila dalam
struktur tata hukum di Indonesia juga dapat disebut sebagai
grundnorm atau metanorm yang berada diatas tata hukum positif
Indonesia. Keterbentukannya pun Pancasila tidak dihasilkan dari
lembaga legislatif. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Kelsen yang
menyatakan “the basic norm is not created by procedure by a law
creating organ.. by legal act.. It is presupposed to be valid because
without this presupposition no human act could be interpreted as a
131
legal, especially as norm creating, act.. ”
Dengan demikian maka dapat dikatakan Pancasila
sebagai cita hukum adalah sebagai sumber dari segala sumber
hukum, sehingga segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia harus bersumber
pada dan tidak boleh bertentangan
dengan Pancasila serta berimplikasi
Sehingga
menjadi dasar filsafat negara yang
Kedudukan
merupakan pandangan hidup dan way Pancasila
of life bangsa Indonesia yang sekaligus dalam struktur
memiliki fungsi konstitutif dan regulatif tata hukum
bagi kehidupan bermasyarakat, di Indonesia
berbangsa dan bernegara. Sehingga juga dapat
dalam pelaksanaan dan tindakan serta disebut sebagai
grundnorm atau
keputusan praktik penyelenggaraan metanorm yang
kehidupan bernegara baik sistem berada diatas
perundangan maupun sistem tata hukum positif
kehidupan bernegar a harus Indonesia.
131 Ibid. hlm. 116
139
