Page 42 - BUKU KENDARAAN BERMOTOR LISNAS AGUS HERMANTO

Dr. Agus Hermanto

berkomitmen memberikan insentif produksi mobil dan kendaraan
bermotor lain yang menggunakan energi listrik di Indonesia, dengan
antara lain memangkas 50% (persen) Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM). Dalam hal ini, menyangkut Undang-undang Nomor 42 Tahun
2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM
50
dan insentif lain pada Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2008 tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi .
51

Peraturan Presiden
Pemerintah Indonesia mendorong industri otomotif di dalam negeri
untuk mendukung terealisasinya pengembangan kendaraan rendah emisi
atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Dalam upaya mempercepat
pengembangan kendaraan listrik, Kemenperin beserta Kementerian
lainnya juga telah menyusun regulasi LCEV. Program LCEV ini mendorong
diversifikasi energi bahan bakar kendaraan bermotor ke arah penggunaan
teknologi penggerak yang rendah atau tanpa emisi karbon, yang
digolongkan ke dalam electrified vehicle seperti hybrid, Plug In hybrid, full
battery hingga fuel cell.
Regulasi tersebut, antara lain akan mengatur tentang penelitian,
dan pengembangan (litbang) dan inovasi, pengembangan industri. Serta
percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik di jalan raya. Selain
itu, mengatur tentang pemberian fasilitas fiscal, seperti Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah serta pembiayaan ekspor dan bantuan kredit
modal kerja untuk pengadaan Battery Swap. Terkait dengan sisi fasilitas
nonfiskal, di antaranya penyediaan parkir khusus, keringanan biaya
pengisian listrik di Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) dan bantuan
promosi.
Terkait Regulasi tersebut, Pemerintah juga akan melakukan kerja
sama dan studi bersama dengan New Energy and Industrial Technology
Development (NEDO) dari Jepang untuk memetakan aspek consumer
convenience, business model dan social impact dari penerapan regulasi.

50 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM
51 Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

38 KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK NASIONAL