Page 43 - BUKU KENDARAAN BERMOTOR LISNAS AGUS HERMANTO

BAB V KEBIJAKAN DAN REGULASI

Studi tersebut rencananya akan dibarengi dengan demo project yang akan
dilakukan di beberapa kota di Jawa Barat dan Bali. Serta akan dimulai awal
2019 sampai Desember 2020 dengan melibatkan instansi litbang lokal
dan beberapa universitas. Diharapkan dari studi itu dapat menghasilkan
masukan bagi pemerintah untuk dapat menerapkan kebijakan yang tepat
terkait kendaraan listrik.
Beberapa kendala terkait harmonisasi terhadap Regulasi yang ada
antara lain:
1. Pengaturan terkait Kendaraan dan Lalu Lintas Jalan
a. Suara
Seperti diketahui hampir semua mobil listrik tidak memiliki
suara bila sedang dijalankan. Berbeda dengan mobil dengan mesin
konvensional, suara bising yang dihasilkan mesin dan knalpot bisa
membuat orang tersadar jika ada kendaraan di dekatnya. Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Pasal 23
ayat (3) tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor , menyebutkan
52
bahwa kendaraan listrik harus memenuhi aspek keselamatan wajib.
Salah satunya adalah dilengkapi dengan suara buatan. Berdasarkan
informasi dari Kementerian Perhubungan, telah disepakati dalam
regulasi bahwa pada kecepatan tertentu suaranya harus 50 Desibel
(dB).
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018, Pasal 23
(3) Kendaraan Bermotor listrik untuk memenuhi aspek keselamatan
wajib dilengkapi dengan suara dengan tingkat kebisingan dan
jenis suara tertentu.
(4) Tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling rendah 31 (tiga puluh satu) desibel dan paling tinggi
tidak melebihi ambang batas Kendaraan Bermotor yang
menggunakan motor bakar biasa.
(5) Tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
minimum sebagai berikut:
a. pada kecepatan 10 (sepuluh) km/jam minimum 50 (lima
puluh) desibel;
b. pada kecepatan 20 (dua puluh) km/jam minimum 65
(enam puluh lima) desibel;

52 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

39
POKOK-POKOK PEMIKIRAN Dr. AGUS HERMANTO