Page 48 - BUKU KENDARAAN BERMOTOR LISNAS AGUS HERMANTO

Dr. Agus Hermanto

Secara umum dasar hukum dalam pengembangan industry
kendaraan bermotor listrik ini terkait Regulasi antara lain:
1) UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian 57
2) PP No 41 tahun 2015 tentang Sumber Daya Industri 58
3) PP No 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN) (tabel 2)
59

Tabel 2. Konsep dalam PP No 14 tahun 2015 tentang RIPIN
Jenis Industri
Industri
Andalan
2015 - 2019 2020 - 2024 2025 - 2035

Industri 1. Komponen 1. Penggerak mula Penggerak mula
Kendaraan Otomotif (Engine) Listrik dan (Engine) Listrik dan
Bermotor 2. Penggerak mula Fuel Cell Fuel Cell
(Engine) BBM, Gas
dan Listrik 2. Perangkat
3. Perangkat Transmisi Transmisi (Power
Train)
(Power Train)
4) Permenperin Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Jenis-Jenis
Industri Pembinaan Kementerian Perindustrian 60
5) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015
Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia :
61
a) KBLI 29300 - Industri Suku Cadang Dan Aksesori
Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
b) KBLI 27111 - Industri Motor Listrik
c) KBLI 29100 - Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat
Atau Lebih.

Untuk itu arah kebijakan Pemerintah dalam pengembangan industri
kendaraan bermotor listrik adalah memastikan industri dan investasi
kondusif sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menimbulkan
multiplier effect kepada industri turunan. Serta kebijakan yang harus
diambil merupakan kebijakan yang harus memberikan kepastian usaha

57 UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
58 Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2015 tentang Sumber Daya Industri
59 Peraturan Pemeritah No 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
60 Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2017 Tentang Jenis-Jenis Industri Pembinaan Kementerian
Perindustrian
61 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

44 KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK NASIONAL