Page 45 - BUKU KENDARAAN BERMOTOR LISNAS AGUS HERMANTO

BAB V KEBIJAKAN DAN REGULASI

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018, Pasal 14
(1) Ban cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf g dan Pasal 12 ayat (1) huruf g dapat diganti dengan
penggunaan teknologi pengganti fungsi ban cadangan.
(2) Pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. run flat tire yang dilengkapi dengan indikator tekanan
ban;
b. tire repair kit; atau
c. teknologi lain.
(3) Pengganti fungsi ban cadangan sebagimana dimaksud pada
ayat (2) harus dilengkapi petunjuk penggunaan di jalan.
(4) Kendaraan yang menggunakan pengganti fungsi ban cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dilengkapi
dongkrak dan alat pembuka roda.

2. Pengaturan terkait Industri Kendaraan Listrik
Dalam proses penyusunan Peraturan Presiden kendaraan
Listrik, diperlukan kajian, koordinasi dan pembahasan yang intensif
dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa pihak yang dilibatkan,
antara lain dari akademisi, pelaku industri dan institusi terkait untuk
menyempurnakan substansinya serta menyelaraskan dengan peta
jalan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik ini.
Tak seperti kendaraan konvensional yang membutuhkan
ribuan komponen, kendaraan listrik cukup sederhana. Komponen
utamanya adalah Power Control Unit (PCU), baterai, dan motor
listrik. Agar Indonesia bisa mantap menjadi produsen mobil listrik,
pemerintah perlu mengembangkan 3 (tiga) industri komponen ini
di dalam negeri. Gambar dibawah menunjukan peta jalan industry
otomotif nasional.
Dalam skala Industri, keberhasilan Pengembangan Kendaraan
Bermotor Jenis Apapun harus memenuhi sekurang-kurangnya
syarat-syarat berikut :
1. Memiliki pabrik dengan skala ekonomi
2. Captive market yang jelas
3. Dukungan local content/ TKDN (tidak bergantung pada impor)
4. Memerlukan Supply Chain

41
POKOK-POKOK PEMIKIRAN Dr. AGUS HERMANTO