Page 255 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 255

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                                                (2)

                                  PEMERINTAH TERBUKTI
                         ISTIMEWAKAN TENAGA KERJA ASING





                             I  tengah tren integrasi ekonomi dan kawasan, pemerintah
                             seharusnya memberi perlindungan terhadap kepentingan
                             tenaga kerja lokal dari gempuran tenaga kerja asing, bukan
                             malah sebaliknya. Sehingga, relaksasi aturan tenaga kerja
               Dasing yang dilakukan oleh Pemerintah harus kita kritik.
                 Menurut saya, Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
                 Asing tak berpihak pada kepentingan tenaga kerja lokal.
                      Kebijakan ini menurut saya salah arah. Waktu kampanye dulu
                 Presiden Joko Widodo berjanji menciptakan 10 juta lapangan kerja bagi
                 anak-anak bangsa. Namun, tiga tahun berkuasa pemerintah malah terus-
                 menerus melakukan relaksasi aturan ketenagakerjaan bagi orang asing.
                      Melalui integrasi ekonomi ASEAN, serta berbagai ratifikasi kerjasama
                 internasional lainnya, tanpa ada pelonggaran aturan sekalipun sebenarnya
                 arus tenaga kerja asing sudah merupakan sebuah keniscayaan. Nah,
                 pada situasi itu yang sebenarnya kita butuhkan justru adalah bagaimana
                 melindungi tenaga kerja kita sendiri.

                      Kita selama ini sudah ugal-ugalan dalam membuka pasar domestik
                 kita bagi produk-produk luar, jangan kini pasar tenaga kerja kita juga dibuka
                 untuk orang asing tanpa ada perlindungan berarti. Apalagi, dibandingkan
                 negara ASEAN lain, kita saat ini memang paling tidak protektif terhadap
                 kepentingan nasional.
                      Dalam bidang perdagangan, misalnya, menurut data INDEF tahun
                 2017, kita hanya memiliki hambatan nontarif sebanyak 272 poin. Padahal,
                 Malaysia dan Thailand saja, masing-masing punya hambatan nontarif
                 sebanyak 313 poin dan 990 poin. Kecilnya jumlah hambatan nontarif di
                 Indonesia menunjukkan buruknya komitmen kita dalam melindungi
                 industri dan pasar dalam negeri. Pemerintah seharusnya serius melindungi




                260 KATA FADLI
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260