Page 260 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

MEMBELA BAB XI
BURUH INDONESIA

(3)

KEHIDUPAN PERBURUHAN
DI ERA JOKOWI SEMAKIN SURAM

EMI memuluskan kepentingan investasi asing, pemerintah
Presiden Joko Widodo saya nilai terus-menerus
mengorbankan kepentingan buruh lokal. Pemerintah,
misalnya, terus merilis berbagai aturan yang menyerahkan
Dkesempatan kerja di dalam negeri kepada buruh asing,
termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan kasar. Selain itu, pemerintah juga
selalu menyangkal dan menutup mata atas membanjirnya buruh kasar asal
Cina di Indonesia. Ini membuat kehidupan perburuhan menjadi suram.
Celakanya, alih-alih melakukan penegakkan hukum yang tegas dan ketat,
pemerintah justru kian melonggarkan aturan tentang tenaga kerja asing.
Tiga tahun lalu, misalnya, melalui Permenakertrans No. 16/2015,
pemerintahan telah menghapuskan kewajiban memiliki kemampuan
berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing. Belum ada setahun,
peraturan itu kembali diubah menjadi Permenakertrans No. 35/2015. Jika
sebelumnya ada ketentuan bahwa setiap satu orang tenaga kerja asing
yang dipekerjakan oleh perusahaan harus dibarengi dengan kewajiban
merekrut 10 orang tenaga kerja lokal, maka dalam Permenakertrans No.
35/2015, ketentuan itu tidak ada lagi.
Itu bukan regulasi terakhir yang merugikan kepentingan kaum
buruh kita. Bulan lalu, tanpa kajian seksama atau melalui proses konsultasi
yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, pemerintah justru
meluncurkan Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing.
Perpres No. 20/2018, misalnya, secara gegabah telah menghapus
ketentuan mengenai IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing).
Meskipun Perpres masih mempertahankan ketentuan tentang RPTKA
(Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), namun karena tak ada lagi

CATATAN-CATATAN KRITIS 265
DARI SENAYAN