Page 261 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 261
Dr. Fadli Zon, M.Sc
IMTA, maka tidak ada lagi proses screening atau verifikasi terhadap
kebutuhan riil tenaga kerja asing.
Dengan kata lain, semua RPTKA ke depannya otomatis disetujui,
apalagi kini seluruh prosesnya dipersingkat tinggal dua hari saja. Menurut
saya, kebijakan ini sangat ceroboh dan berbahaya, selain tentu saja
melanggar ketentuan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Masih terkait izin, sesudah menghapus IMTA, Perpres No. 20/2018
juga membuat perkecualian mengenai kewajiban membuat RPTKA. Pada
Pasal 10 ayat 1a, disebutkan bahwa pemegang saham yang menjabat sebagai
direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki RPTKA. Ketentuan ini juga
menyalahi UU No. 13/2003 , yaitu Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 43 ayat 1. Sebab,
seharusnya perkecualian bagi jabatan komisaris dan direksi untuk orang
asing hanyalah dalam hal penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai
pendamping dan pelatihan pendidikan saja, bukan kewajiban atas RPTKA-
nya.
Saya menilai kebijakan ketenagakerjaan yang disusun oleh
pemerintahan saat ini kacau balau. Hanya demi mendatangkan dan
menyenangkan investor, banyak aturan dilabrak.
Klaim bahwa Perpres No. 20/2018 ini disusun untuk melindungi
266 KATA FADLI
