Page 264 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

MEMBELA BAB XI
BURUH INDONESIA

Itu sebabnya, saya menyimpulkan kehidupan perburuhan di era
pemerintahan Presiden Joko Widodo sejauh ini semakin suram. Dan
kebijakan atas tenaga kerja asing kian memperburuk semua itu.
Saya membaca pernyataan pendukung pemerintah yang menyebut
banjirnya tenaga kerja asing saat ini merupakan efek kebijakan pemerintah
Orde Baru atau presiden di masa lalu. Menurut saya apologi itu sangat tak
cerdas. Seharusnya dia baca buku dan berbicara dengan data.
Dia menyebut APEC dan lain sebagainya, padahal sesudah KTT
APEC di Bogor tahun 1994, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia justru
turun, meskipun pertumbuhan ekonomi kita waktu itu rata-rata berada di
angka 7 hingga 8 persen per tahun. Tahun 1995, misalnya, jumlah tenaga
kerja asing 57,2 ribu. Angka itu turun menjadi 48,7 ribu pada 1996, dan
turun kembali menjadi 37,2 ribu pada 1997. Itu dari sisi data jumlah tenaga
kerja asing.
Sekarang, dari sisi akal sehat. Jika pemerintahan saat ini tak setuju
kebijakan masa lalu, lalu kenapa tidak koreksi? Bukankah itu alasan kenapa
demokrasi mendesain diadakannya Pemilu secara berkala, yaitu supaya
kita bisa mengkoreksi pemerintahan di masa sebelumnya secara periodik?
Nyatanya, bukan di masa Presiden Soeharto terbit Permenakertrans
No. 16/2015, atau Permenakertrans No. 35/2015, ataupun Perpres No.
20/2018, yang kesemuanya menyisihkan kepentingan kaum buruh lokal.
Semua kebijakan tadi terbit di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Saya mendukung Perpres No. 18/2018 dicabut begitu juga aturan-
aturan lain yang mengkhianati buruh dan menghambat kesempatan buruh
lokal sejahtera.
Selamat Hari Buruh!

Jakarta, 1 Mei 2018

CATATAN-CATATAN KRITIS 269
DARI SENAYAN