Page 269 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 269

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                 dan keparahan kemiskinan, terutama di perdesaan.
                      Kita juga harus memperhatikan data naiknya jumlah orang miskin
                 di perkotaan, terutama di DKI Jakarta. Merujuk pada data BPS dan Bank
                 Indonesia, jumlah penduduk miskin di Jakarta juga meningkat sebesar
                 15,63 ribu, atau naik 0,14 persen, dibanding September 2015, yang tercatat
                 368,67 ribu orang. Artinya, baik di desa maupun di kota, kondisinya sama-
                 sama tidak bagus.
                      Dari data-data tadi, makanya saya merasa aneh jika kemudian
                 pemerintah menyatakan jika angka kemiskinan mengalami penurunan.
                 Data itu tidak konsisten dengan angka pertumbuhan ekonomi yang turun,
                 turunnya harga komoditas, serta melemahnya perekonomian global.
                 Pemerintah harus jujur jika angka kemiskinan terus meningkat, terutama
                 di pedesaan, di kalangan petani.
                      Sebagai Ketua Umum HKTI, saya memperhatikan betul naiknya
                 indeks  kedalaman dan  keparahan kemiskinan  di pedesaan.  Selama
                 ini kebijakan ekonomi pemerintah sangat bias perkotaan dan banyak
                 mengabaikan sektor pertanian dan perdesaan. Belum lagi jika kita
                 memperhatikan adanya jurang yang dalam antara kebijakan budi daya
                 dengan kebijakan tata niaga di sektor pertanian. Para petani hanya
                 disuruh berproduksi, tapi insentif yang diterimanya tidak diperhatikan. Itu
                 sebabnya NTP terus-menerus turun.
                      HKTI saat ini  memiliki  program untuk meningkatkan  nilai  tukar
                 petani melalui program kemitraan badan usaha pangan dan BUMD pangan.
                 Kami di HKTI sedang mengembangkan program Padi Estate yang bertujuan
                 meningkatkan produktivitas panen dan menjamin pembelian gabah kering
                 panen (GKP) dari para petani dengan memotong rantai tata niaga GKP.
                 HKTI tentu tidak bisa melakukan semua agenda itu sendirian, sehingga
                 kami sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah
                 atau pihak-pihak terkait untuk membantu meningkatkan insentif bagi
                 para petani tadi.



                                                       Jakarta, 2 Agustus 2016






                276 KATA FADLI
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274