Page 256 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

MEMBELA BAB XI
BURUH INDONESIA

pasar dan industri dalam negeri, karena itu mewakili kepentingan nasional
kita.
Celakanya, sesudah pasar kita diberikan secara murah kepada orang
lain, kini bursa kerja di tanah air juga hendak diobral kepada orang asing.
Bahaya sekali keputusan pemerintah ini.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Kemnakertrans), per Maret 2018 ada sekitar 126 ribu tenaga kerja asing
yang ada di Indonesia. Bayangkan, angka ini melonjak 69,85 persen
dibandingkan angka jumlah tenaga kerja asing pada Desember 2016, yang
masih 74.813 orang. Sebelum ada Perpres No. 20/2018 saja lonjakannya
sudah besar, apalagi sesudah ada Perpres ini.
Masalahnya, itu baru data tenaga kerja legal. Kita tak tahu data
tenaga kerja ilegal yang masuk ke Indonesia. Yang jelas, sepanjang tahun
2017 kita sama-sama menyimak kasusnya ada ribuan. Saya yakin jumlah
riilnya jauh lebih besar ketimbang yang terungkap di media.

Di Sulawesi Tenggara, misalnya, di sebuah perusahaan nikel tahun
lalu ditemukan dari 742 tenaga kerja asing asal Cina yang bekerja di
sana, 210 di antaranya tenaga kerja ilegal. Artinya, hampir 30 persennya
tenaga kerja ilegal. Menurut data resmi, tenaga kerja asing legal dan ilegal
mayoritas memang berasal dari Cina.
Saya menyebut terbitnya Perpres No. 20/2018 ini berbahaya karena
sebelum adanya beleid baru ini saja kita sudah kewalahan mengawasi
tenaga kerja asing yang masuk, apalagi sesudah kerannya kini dibuka
lebar-lebar. Sebagai catatan, saat ini jumlah pengawas kita hanya 2.294
orang. Bayangkan, mereka harus mengawasi sekitar 216.547 perusahaan
dan ratusan ribu tenaga kerja asing. Mana bisa?!
Dengan angka itu, seorang petugas harus mengawasi sekitar 94
perusahaan legal. Menurut saya itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi
mereka harus bisa mengawasi tenaga kerja asing juga. Idealnya, seorang
petugas hanya mengawasi 5 perusahaan saja. Sehingga, kita setidaknya
butuh sekitar 20 hingga 30 ribuan pengawas.
Pengawasan kita terhadap tenaga kerja asing juga semakin lemah
karena kini pengawasan ketenagakerjaan dipindahkan ke level provinsi,

CATATAN-CATATAN KRITIS 261
DARI SENAYAN