Page 50 - EKONOMI KERAKYATAN

EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi

Selain kebebasan itu, semua kepemilikan pada dasarnya dikuasai
dan dimiliki oleh rakyat, dan atau sebagian oleh negara berdasarkan
ketentuan yang disetujui oleh wakil rakyat. Penggunaan atas kepemilikan
juga ditentukan oleh rakyat dan negara atas dasar ketentuan yang
disetujui oleh wakil rakyat.
Penentuan oleh rakyat menghasilkan penetapan pimpinan dan
anggota pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif berdasarkan
pilihan rakyat. Pelaksanaan pilihan rakyat dapat dilakukan secara
langsung melalui pemilihan umum langsung, atau secara tidak langsung
melalui wakil rakyat hasil pemilihan umum langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil.
Hasil pemilihan umum menetapkan anggota wakil rakyat di
kekuasaan legislatif, kepala negara dan pemerintahan pada kekuasaan
eksekutif, pimpinan Mahkamah Agung bagi kekuasaan yudikatif. Di
sejumlah negara, pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
tidak ditetapkan melalui pemilihan umum, melainkan dilakukan dengan
pengangkatan oleh kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Jadi
dalam SD, sistem negara dan pemerintahan berdasarkan kedaulatan
rakyat dan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sistem Komunisme. Sistem Komunisme (SK) dapat diartikan
sebagai sistem politik yang mempunyai unsur pokok dimana semua aspek
politik dan kehidupan rakyat ditentukan oleh negara yang dikuasai oleh
satu partai, biasanya disebut Partai Komunisme. Rakyat dalam SK tidak
mempunyai kebebasan berpolitik dan bernegara, serta hak azazi setiap
anggota rakyat kurang atau tidak dihormati dan dihargai.
Unsur pokok lain, Partai Komunis dan negara meniadakan
kebebasan pers dan media, kebebasan rakyat menyampaikan pendapat
dan kritik melalui wakil rakyat, lembaga negara, pers dan media yang
telah ditentukan, serta melalui setiap kesempatan yang dapat digunakan.
Juga sebagai unsur pokok, SK biasanya memberlakukan prinsip sama
rata dan sama rasa untuk kehidupan dan aktivitas rakyat.
Semua pimpinan dan anggota pada lembaga legislatif, eksekutif,
yudikatif, serta pada lembaga di bawahnya, ditetapkan, ditunjuk dan

44