Page 83 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 83
BAB III
BAB IV
PERENCANAAN
PEMILIHAN PENYEDIA
penawarannya yaitu, Evaluasi Administrasi atau evaluasi teknis, jadi
beda ditahap ya otomatis caranya juga beda ngerti kan”.
Gumilar, S.E.: “Siap jelas Bos ….nunggu beasiswa dari Bos Hadi..
hehehe…..Bos kalau No. Shoes sapa yang bisa jadi pelakunya bos….!!!”.
Ir. Dudi: “Bentar saya bacaiin peraturan peraturannya, menurut Perpres
nomor 16 tahun 2018 dijelasin:
Pasal 1 ayat 28, Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak
Pasal 1 ayat 43 Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak
dalam pemilihan Penyedia
Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi
kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan
Terus peraturan lembaga LKPP Nomor 9 tahun 2018 dijelasin juga:
F. Pembuktian Kualififikasi
Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap
peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dengan
mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data
pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau
SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.
3.6.1. Metode Evaluasi Penawaran untuk P. Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya
Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya harga penawarannya
dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang
berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga
Evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian
terhadap teknis dan harga. Besaran bobot harga antara 30%
(tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen),
sedangkan besaran bobot teknis antara 60% (enam puluh persen)
sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail)
Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap
77
INSPEKTORAT SETJEN DPR RI