Page 87 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ

BAB III
BAB IV
PEMILIHAN PENYEDIA
PERENCANAAN
Terdengar suara Koh Afung: “Maaf Bos Hadi, sebelumnya terima
kasih sudah merencanakan Behind The Line, Tent To dan IT Tricky,
tapi perkiraan kami mungkin masih ada, (mudah-mudahan tidak
ada) penyedia yang sampai lolos ke tahap evaluasi penawaran dan
menyerahkan penawaran yang cukup murah. Kemungkinan murah
sangat memungkinkan karena mereka tidak ada biaya-biaya, maaf Bos
untuk dibagi ke pihak lain, eee jadi.

Ir. Hadi: “Maksudnya?”.
Koh Afung: “Maksudnya maaf ya Bos, saya sementara waktu tender
akan pasang harga penawaran ga jauh dari 8 miliar, supaya menang
dulu Bos. Nanti sesudah kontrak jalan dua atau tiga bulan kita bikin
pekerjaan tambah kurang-kurang lebih 25 % dari nilai kontrak. Harga
satuan ga berubah takut ketahuan pemeriksa tapi mutu saya turunin
, begitu Bos”.

Ir. Hadi : “Bagaimana Pak Gatot, usulan Koh Afung?”.
Ir. Gatot: “Sebentar Bos saya cek peraturannya dulu”.
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 54 ayat 1, dijelaskan
“dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat
melakukan perubahan kontrak, yang meliputi.

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak
dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak
awal”
Ir. Gatot: “ keliatannya bisa diatur bos….hanya memang harus cari
alasan kuat supaya penambahan kerjaan tersebut tidak disalahkan
pemeriksa terutama bila pemeriksa tau bahwa batas tambah kurang
10 % tapi tidak semua pemeriksa permasalahkan masalah tersebut
sepanjang alasannnya kuat….kecuali yang masalah mutu kurang itu bisa
merugikan keuangan negara……tapi kelihatanya bisa Pak…..kita bilang aja
ada penambahan design untuk toilet dll.”.

81
INSPEKTORAT SETJEN DPR RI