Page 85 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 85

BAB IV
                                                                     BAB III
                                                       PEMILIHAN PENYEDIA
                                                            PERENCANAAN
                1.  Unsur-unsur Penilaian  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa
                   Lainnya memiliki kriteria:
                   a.  Administrasi
                   b.  Teknis (60 % dan 70 %)
                   c.  Harga (30 % dan 40 %)
                   d.  Nilai  angka/bobot  ditetapkan  dalam  kriteria  evaluasi  yang
                      menjadi bagian dari  dokumen  Tender.  Unsur/sub unsur
                      yang dinilai  harus bersifat  kuantitatif  atau yang  dapat
                      dikuantifikasikan
                2.  Unsur-unsur Penilaian  Teknis  Jasa Konsultansi  memiliki
                   kriteria:
                   a.  pengalaman (10 – 20%);
                   b.  proposal teknis (20 – 40%);
                   c.  kualifikasi tenaga ahli (50 – 70%); dan
                   d.  jumlah bobot a+b+c=100%.

             Simpulan:
             Dengan unsur-unsur tersebut  yang sangat terbatas tersebut, maka
             membuka peluang penambahan  atau pengurangan unsur (oleh
             pejabat berwenang) pada saat penentuan unsur dan besaran bobot
             yang menguntungkan penyedia tersebut.



                Simpulan
                   1.  Siapa
                      Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar,  S.E.
                   2.  Perbuatan Melawan Hukum.
                      Penyalahgunaan wewenang dengan cara menambah
                      atau mengurangi unsur unsur penilaian saat evaluasi
                      Administrasi, Teknis dan Harga, sehingga berpotensi
                      merugikan keuangan negara/Daerah/Korporasi,
                      Hal ini melanggar ….…
                   3.  Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi
                      Belum ada karena belum terjadi.
                   4.  Merugikan Negara/daerah/korporasi
                      Belum ada karena belum terjadi


                                                                       79
                                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90