Page 92 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 92

Piping Effrianto, S.E., M.Si., CFrA.
               25 MODUS KECURANGAN DALAM
               PENGADAAN BARANG DAN JASA




                                 15. Post Bidding





                  Menambah,  mengurangi,  mengganti  dan/atau  mengubah
                  kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
                  Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran.



               Ruang kerja Pokja Pemilihan Penyedia

               Ir. Dudi sedang memberi kuliah sama Pak  Abdul tentang berbagai
               hal  yang  harusnya  diketahui  oleh  seorang  anggota  Pokja  Pemilihan
               Penyedia barang dan jasa.
               Ir. Dudi: “Jadi banyak caranya untuk mengarahkan penyedia jasa yang
               kita inginkan  menjadi pemenang dalam tender, yang cukup populer
               adalah yang disebut Post Bidding.
               Para Pihak pelaku kecurangan, bekerjasama melakukan kecurangan
               dengan berbagai cara, agar Penyedia yang bisa memenangkan Tender
               hanya yang bisa dikendalikan pihak mereka. Pokja Pemilihan melakukan
               berbagai cara untuk menggagalkan peserta lain yang bukan diinginkan
               untuk menang tender, antara lain:
               1.  melakukan  post bidding  pada  setiap  tahapan  dalam  evaluasi
                  penawaran.

               2.  Merubah rubah hasil penghitungan scoring penilaian;
               3.  menggugurkan  penawaran  dengan  alasan  kesalahan  penawaran
                  yang tidak substansial  (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan
                  sebagian  nama  atau  keterangan,  surat  penawaran  tidak  berkop
                  perusahaan, dan/atau tidak distempel).
               Pak Abdul: “O begitu  ya  Pak  Dudi, caranya  memenangkan  penyedia
               yang  sudah  punya hubungan baik dengan kita”.
               Ir. Dudi: “Iya banyak caranya”.
               Pak Abdul: “Kalau Post Bidding diatur di mana Pak Dudi”.
               Ir. Dudi: “Ada dalam Perlem Nomor. 9 tahun 2018, ini aturannya seperti
               ini:

               86                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97