Page 152 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Volk sr aad 1918 – 1931

karena itu, mereka berhak memperjuangkan pengaturan negaranya
sendiri sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bangsa, sesuai
dengan kebutuhan sosial. 299
Kembali kepada persoalan terkait dengan aktivitas Volksraad.
Berkaitan dengan surat permohonan yang masuk ke Volksraad pada
periode ini, seperti periode sebelumnya, surat-surat tersebut ditangani
oleh De Commissie voor de Verzoekschriften (Komisi Untuk Surat-surat
Permohonan). Surat-surat tersebut dikirim, baik secara individu,
maupun melalui institusi. Tercatat dalam daftar surat permohonan
yang masuk ke Volksraad, ada 192 surat permohonan. Surat-surat
tersebut dicatat berdasarkan permasalahan secara alfabetis dari A
sampai Z dalam bahasa Belanda, antara lain terdapat permasalahan
A untuk Afvloeiing (drainase), B untuk Belastingaangelegenheid
(urusan pajak), D untuk Desadiensten (layanan desa), G untuk
Gouvernementsrechtspraak (pengadilan pemerintah) dan Grond (lahan),
I untuk Inheemsche rechtspraak (pengadilan pribumi), K untuk Klachten
(keluhan) yang terbagi atas Klachten tegen het bestuur (keluhan
terhadap pemerintah), Klachten tegen Europeesche bestuurambtenaren
(keluhan terhadap pejabat-pejabat Eropa), dan Klachten tegen de politie
(keluhan terhadap polisi), serta Z untuk Zelfbesturende landschappen
(pengelolaan wilayah sendiri). 300
Tindakan pertama atas surat permohonan tersebut adalah
dengan mencantumkan catatan dari komisi. Misalnya, overgaan tot
de orde van de dag (dilanjutkan keesokan harinya), geen termen voor
aanwezig voor tusschenkomst (tidak ada intervensi), nader antwoord
van de Minister van Kolonien afwachten (menunggu tanggapan lanjut
dari menteri urusan koloni), de Regeering om nadere inlichtingen
Tindakan pertama verzoeken (tanyakan kepada pemerintah untuk informasi lebih lanjut),

atas surat verstrekte nadere inlichtingen voor kennisgeving aannemen (berikan
informasi lebih lanjut untuk pemberitahuan), ter lezing leggen ter
permohonan secretarie (untuk diberikan penjelasan kepada sekretaris), dan geen
tersebut tusschenkomst in zaken van gouvernementsrechtspraak (tidak ada
adalah dengan intervensi dalam kasus peradilan pemerintah). 301

mencantumkan

catatan dari
komisi.

299 Ibid., hlm. 75
300 Volksraad Zittingsjaar 1931-1932, index, hlm. 43-53
301 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 147
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02B CETAK.indd 147 11/18/19 4:49 AM