Page 114 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

segera melanjutkan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Ini dilakukan Rachmat agar negara bisa memberikan kepastian hukum kepada
+ 5 Juta PRT, serta diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan yang sering
dialami oleh PRT. Menjadi tekadnya RUU ini segera untuk dibahas dan disahkan.
Rachmat Gobel menegaskan, RUU ini mengatur hal-hal prinsip yang
berkesesuaian dengan budaya bangsa Indoneia. Dalan konteks relasi kerja
misalnya, menurut Rachmat, relasi kerja antara pekerja rumah tangga dan
pemberi kerja serta jasa penyalur atau penyedia pekerja rumah tangga
haruslah dibangun berdasarkan azas pro justitia agar memberi perlindungan
hukum dan rasa adil terhadap semua pihak.
Kemudian dalam sudut pandang kultural Rachmat Gobel berpendapat
bahwa “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
merupakan Rancangan Undang-Undang yang sosio-kultural (mengedepankan
kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan kemanusiaan)”.
Oleh karena itu Ia menegaskan, jalan panjang dan terjal dalam
menggolkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga harus diakhiri
sehingga bisa disahkan menjadi undang undang. Hal yang terus dilakukan
oleh Rachmat Gobel ini seirama dengan upaya dari Fraksi Partai NasDem yang
menugaskan kepada kader-kadernya di Badan Legislasi DPR RI untuk terus
berjuang menyuarakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga untuk segera dibahas dan disahkan.

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk
dalam daftar list Prolegnas Prioritas tahun 2021 nomor 16 yang saat ini masih
dalam tahap penyusunan. RUU ini telah diusulkan sejak periode 2014-2019.
Dalam perjalanannya mengalami banyak dinamika diantaranya RUU ini pernah
di keluarkan dari daftar list Prolegnas Prioritas pada tahun 2020. Namun dengan
perjuangan serius dari Fraksi Partai NasDem Rancangan Undang-Undang ini
kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021.
Dalam pembahasan penyusunan di Badan Legislatif, setidaknya terdapat
tiga poin penting dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Seksual yakni; (1) adanya kekosongan payung hukum untuk masalah kekerasan
seksual; (2) aparat penegak hukum harus berperspektif korban; (3) undang-
undang ini harus berpihak kepada korban.

114 dpr .g o.id