Page 117 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Pada periode 2019-2024, Rancangan Undang-Undang Masyarakat
Hukum Adat belum mendapatkan respon baik dari fraksi-fraksi lain yang
ada di DPR RI maupun dari pemerintah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi
Fraksi Partai NasDem untuk terus memaksimalkan serta mendorong seluruh
pihak untuk duduk bersama dalam rangka mempercepat penyusunan serta
pembahasan.
Fraksi Partai NasDem terus mendorong Rancangan Undang-Undang
Masyarakat Hukum Adat untuk dibahas dan disahkan karena didasari atas
kebutuhan “belum optimalnya perlindungan bagi masyarakat adat dalam
melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak
atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara
turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah
menurut hukum adat setempat”.
Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang akan terus
mendorong serta mengawal RUU Masyarakat Hukum Adat ini. Dalam berbagai
kesempatan, Rachmat Gobel selalu menegaskan bahwa Rancangan Undang-
Undang Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan dan penting karena
“masyarakat adat perlu mendapatkan perlindungan yang lebih konprehensif
dari negara”.

RUU Di Bawah Korinbang

Dalam kedudukan sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang ada 4 komisi
yang berada dalam ruang lingkup tupoksi Rachmat Gobel yaitu Komisi IV, V, VI
dan VII. Pada tahun 2021 ada beberapa RUU sedang dalam tahap penyusunan
dan pembahasan di komisi-komisi ini antara lain; (1) RUU tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; (2) RUU Badan
Usaha Milik Desa; (3) RUU tentang Badan Usaha Milik Negara; (4) RUU tentang
Energi Baru dan Terbarukan.
Keempat RUU ini menjadi perhatian bagi Rachmat Gobel, bukan hanya
sekedar sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang yang memiliki tupoksi sebagai
koordinator Komisi IV, V, VI dan VII, tapi adalah bentuk komitmennya menjalan
kan fungsi legislasi yaitu memberi kepastian hukum, kemanfaatan serta rasa
keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

dpr .g o.id 117