Page 121 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Terkait dengan RUU ini pada 18 November 2021, Rachmat Gobel
melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi VII DPR RI untuk membicarakan
produk legislasi yang saat ini sedang di bahas di Komisi ini. Dari hasil
pertemuan tersebut Rachmat Gobel mendorong komisi VII DPR RI untuk segera
menyelesaikan penyusunan RUU Energi Baru dan Terbarukan.
Menurut Rachmat, Indonesia sangat memerlukan undang-undang yang
mengatur energi baru dan terbarukan karena mempunyai potensi besar di
bidang sektor ini. “Indonesia memiliki potensi sumber energi fosil dan non fosil
yang melimpah namun belum tertata dengan baik. Ketergantungan terhadap
energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan
pemanasan global, ” kata Rachmat Gobel.
Hal ini dilakukan oleh Rachmat Gobel dalam rangka mendukung
program Nawacita jilid 2 Presiden Joko Widodo khususnya yang terkait dengan
lingkungan “pembangunan kesinambungan berbasis lingkungan”. Sebagai
Wakil Ketua DPR RI/Korinbang akan terus berupaya dan mendorong Komisi VII
DPR RI menuntaskan pembahasan RUU ini. Ia juga akan melakukan pendekatan
kepada seluruh fraksi yang ada di DPR RI agar ikut serta mendorong
penyusunan dari Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan ini.

RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021
No. Posisi/Proses Judul Rancangan Undang-Undang Pengusul
1. Penyusunan RUU Perubahan atas UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran DPR
RUU tentang Perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan DPR,
2. Penetapan Usulan
Republik Indonesia Pemerintah
RUU tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber
3. Penyusunan DPR
Daya Alam Hayati dan Ekosistem
4. Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan DPR
5. Penyusunan RUU Perubahan atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara DPR
6. Penyusunan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan DPR
7. Pembahasan RUU Perubahan atas UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana DPR
8. Penetapan Usulan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan DPR
RUU tentang Perubahan atas UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolah-
9. Pembahasan DPR
ragaan Nasional
RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan DPR,
10. Terdaftar
(Omnibus Law) Pemerintah

dpr .g o.id 121