Page 118 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

RUU tentang Perubahan atas UU No 38 Tahun
2004 tentang Jalan

Pembahasan RUU ini berada di bawah Komisi V DPR RI, masuk dalam
daftar Prolegnas Prioritas nomor 4. Status RUU ini sedang dalam pembahasan
yakni tahap pembicaraan tingkat I di Komisi V DPR RI. Dalam pembicaraan
tingkat I Rachmat Gobel mendorong kepada seluruh anggota Panja untuk
“merampingkan birokrasi terkait dengan pengambilan keputusan dalam
membangun jalan yang ada di Indonesia khususnya di daerah 3T (tertinggal,
terdepan dan terluar)”. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena
kebutuhan akan jalan yang baik akan meningkatkan produktivitas serta
ekonomi masyarakat.
Rachmat Gobel mendorong agar pembahasan RUU ini bisa segera
dituntaskan sehingga bisa disahkan pada Tahun sidang 2021-2022.

RUU Badan Usaha Milik Desa

RUU ini juga berada di dalam wewenang Komisi V DPR RI dan masuk
dalam daftar Prolegnas Prioritas Nomor 33. Merupakan usul dari DPD RI,
dan menyerahkan pembahasannya kepada Komisi V DPR RI. Namun karena
substansi dari RUU ini juga melibatkan mitra kerja dari Komisi VI DPR RI, maka
diputuskan untuk harmonisasi dari Rancangan Undang-Undang dilakukan
oleh Baleg DPR RI.
Dalam dinamika pembahasan di Baleg DPR RI, akan dilakukan
harmonisasi khususnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja beserta aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah. Ini penting
dilakukan karena banyak substansi dari RUU Badan Usaha Milik Desa diatur
dalam aturan turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa Rachmat Gobel, pada 18
September 2021 menerima audiensi dari masyarakat Situbondo Jawa Timur.
Dalam audiensi tersebut terdapat beberapa poin aspirasi yang disampaikan
masyarakat yaitu (1) pentingnya memperkuat BUMDes Bersama yang dibentuk
oleh antar desa; (2) dibutuhkan regulasi yang menjadi payung hukum terkait
BUMDes yang didirikan atas beberapa desa; (3) dibutuhkan suntikan dana
dari pemerintah guna mengembangkan usaha BUMDes agar usaha BUMDes
semakin meningkat.

118 dpr .g o.id