Page 255 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Wilayah Perbatasan: Membangun Indonesia Dari
Pinggiran

Pembangunan wilayah perbatasan terus digalakkan. Langkah ini adalah
bagian dari upaya pemerintah mewujudkan amanat konstitusi seperti tertuang
dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
dijelaskan dalam Bab IXA Pasal 25A. Pasal 25A secara detail menjelaskan
bagaimana negara harus menjamin penuh wilayah negara sebagai kedaulatan
negara yang utuh, demi kesejahteraan segenap bangsa serta menegakkan
kedaulatan dan hak-hak berdaulat.
Wilayah perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia, memiliki nilai
strategis dalam mewujudkan keutuhan wilayah NKRI. Nilai yang strategis itu
memiliki berbagai dimensi yang penting, yakni kedaulatan negara, pertahanan
keamanan, dan ekonomi.
Untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan, Presiden Jokowi
telah mengambil berbagai langkah dengan target hingga tahun 2024, aktivitas
lintas batas negara akan dilayani oleh 26 (dua puluh enam) PLBN. Untuk
mewujudkan itu, pada 24 April 2015 Presiden Jokowi telah mengeluarkan
Inpres No.6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos
Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan
Perbatasan.
Sampai tahun 2019 telah dibangun 7
(tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) masing
– masing di Provinsi Kalimantan Barat (PLBN
Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Nanga Badau),
Provinsi Nusa Tengga Timur (PLBN Motaain,
PLBN Wini, PLBN Motamasin ) dan Provinsi
Papua (PLBN Skouw).
Selanjutnya, dalam kurun waktu 2020-
2024 akan dibangun 18 (delapan belas) PLBN,
11 (sebelas), Pos Lintas Batas Negara Terpadu
dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan
Perbatasan. Bedasarkan Inpres No.1 Tahun
2019, terdapat 1 (satu) PLBN di Sota, Kabupaten
Merauke, Provinsi Papua yang telah dibangun
tahun 2020, sementara 10 (sepuluh) PLBN
lainnya masih akan dibangun.

262 dpr .g o.id