Page 65 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat antara lain mengemukakan;
(1) Realisasi anggaran untuk subsidi pupuk meningkat setiap tahun naik 5%-
6% dengan jumlah produksi 8-9 (delapan sampai sembilan) juta ton. Untuk
itu Menteri Keuangan menyarankan untuk menggunakan anggaran subsidi
pupuk yang masih ada semaksimal mungkin. (2) penghitungan besaran
anggaran subsidi dalam APBN dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, HPP
(Harga Pokok Produksi), harga gas, dan nilai tukar rupiah; (3) terkait tagihan
pupuk subsidi PT. Pupuk Indonesia (Holding Company) kepada Pemerintah
sebesar Rp.5.692.261.000.000,- (±Rp.5,69 Triliun) tersebut, Pemerintah akan
membayar tagihan tersebut setelah dilakukan audit oleh BPK.

Pandangan Menteri Perindustrian

Dirjen IKFT Muhammad Khayam mewakili Menperin menyampaikan;
(1) untuk mendukung penugasan subsidi dan melayani pasar komersil
Pupuk Indonesia group memiliki unit produksi di Lhokseumawe, Palembang,
Cikampek, Gresik, dan Bontang; (2) kinerja penjualan pupuk anorganik subsidi
oleh PT Pupuk Indonesia group sangat baik dengan dukungan stok yang
mencukupi sehingga pupuk dapat diperoleh dengan mudah hingga di Lini
IV; (3) faktor yang meyebabkan kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) adalah
kenaikan harga gas, kurs inflasi, volume subsidi, harga BBM solar dan beban
bunga.

Pandangan Komisi IV DPR RI

Sesuai dengan tupoksi dan temuan di lapangan, Komisi IV menyampaikan;
(1) mengapresiasi pernyataan Menteri BUMN yang tidak akan mencabut
subsidi pupuk untuk petani dan Menteri Keuangan yang menyarankan untuk
menggunakan anggaran subsidi pupuk yang masih ada semaksimal mungkin;
(2) pemeintah perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian tentang kriteria
definisi “petani miskin” yang mengatakan petani yang mempunyai lahan
pertanian kurang dari dua hektar menjadi kurang dari satu hektar;

Pandangan Komisi VI DPR RI

Dalam rapat konsultasi ini, Komisi VI menyampaikan; (1) tidak
mencukupinya kapasitas produksi PT. Pupuk Indonesia harus dicari solusi,

60 dpr .g o.id