Page 66 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

misalnya melalui impor atau harus ada pembangunan pabrik pupuk yang baru,
terkait permasalahan harga gas yang menjadi suplai bahan baku pabrik pupuk
harus mendapat perhatian terutama infrastruktur gas tersebut; (2) KartuTani
yang belum dimanfaatkan secara maksimal, contoh penggunaan Kartu Tani
hanya 1% (didaerah Banten), harus dicek keberadaannya untuk mencari solusi
permasalahan tersebut karena berpengaruh dengan pilihan-pilihan kebijakan
tentang pupuk subsidi.

Pandangan Komisi VII DPR RI:

Wakil dari Komisi VII dalam rapat antara lain menyampaikan; (1)
gas sebagai salah satu bahan baku industri pupuk harus terus dijaga
keberadaannya, diperlukan kebijakan strategis untuk mengatasinya dengan
mengurangi volume ekspor gas agar dialihkan kepada industri pupuk agar
tidak terjadi kekurangan gas untuk bahan bakarnya; (2) subsidi pupuk saat
ini yang menjadi masalah bukan karena kebijakannya, tetapi pupuk dan gas
(BBM) tidak tepat sasaran kepada penerima manfaatnya dan harus mendapat
perhatian semua pihak untuk mengatasinya; (3) terkait dengan harga gas,
Komisi VII DPR RI telah meminta kepada BPH Migas untuk meningkatkan
pengawasan lebih ketat terkait toll fee sehingga usaha pengangkutan gas
bumi dapat berjalan secara efisien. Penurunan harga gas menjadi US$ 6 per
MMBTU tersebut akan menghasilkan multiplier efek berupa penghematan
subsidi pupuk sekitar Rp. 1,4 triliun per tahun. Penurunan harga gas juga dapat
meningkatkan competitiveness dari produk yang dihasilkan.

Pandangan Komisi XI DPR RI

Wakil dari Komisi XI DPR RI dalam rapat menegaskan; (1) anggaran
subsidi untuk pupuk sebesar Rp 25 Triliun pada tahun 2021 telah diberikan,
walaupun tidak semua petani menerima manfaat tersebut; (2) pemerintah
perlu menjaga deviasi Harga Pokok Produksi dengan Harga Eceran pupuk
subsidi tidak terlalu besar, karena akan berdampak pada kurang tepat sasaran
seperti terjadi pada distribusi subsidi BBM; (3) perlu adanya pendataan kepada
petani agar dapat menerima pupuk subsidi tepat waktu dengan volume yang
diharapkan dapat disalurkan langsung kepada petani yang bersangkutan
dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

dpr .g o.id 61