Page 93 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 93
dari senayan untuk indonesia
Selain persoalan perzinahan dan LGBT, Margarito
berpandangan munculnya pasal larangan penghinaan
terhadap presiden justru mempertegas kecenderungan
feodalisme, tirani dan menciptakan monster pidana bagi
rakyat Indonesia. Menurutnya, dunia selama berabad-abad
terus memperjuangkan antitirani. DPR dan presiden tak
bisa dipersonalisasi.
Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti
pesismistis revisi UU KUHP tuntas 2018. Bila selesai, Bivitri
tidak yakin substansi KUHP hasil revisi menjadi produk
hukum yang lebih baik dari sekarang. Menurut Bivitri, soal
waktu penyelesaian revisi KUHP juga harus diperhatikan.
Meskipun niat baik merevisi KUHP tetap harus
dihargai. Bivitri memandang yang tidak kalah penting
harus dipersiapkan adalah dampak hukum pelaksanaan
teknis dan infrastruktur penunjang jika aturan diterapkan.
“Misalnya, jika semakin banyak orang dipidana dan
dipenjarakan, apakah lapas sudah siap menampung
mereka?” kata Bivitri.
Praktisi hukum pidana Universitas Tri Sakti Abdul
Fikar Hajar mengatakan hukum pidana era sekarang,
sudah semakin maju ditambah dengan adanya kebebasan
informasi publik. Bahkan, ada kemauan untuk menyatukan
kodifikasi hukum pidana sebagai upaya dekolonisasi dari
UU buatan Belanda menjadi UU produk Indonesia sendiri.
59
