Page 98 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 98
dari senayan untuk indonesia
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
ini menyesalkan langkah pemerintah meminta lembaga
penegakan hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan
Agung (Kejagung) agar menunda proses hukum yang
menimpa pasangan cakada sampai selesai perhelatan
pilkada. Menurut Riza, tidak ada peraturan yang mengatur
penundaan sebuah proses hukum bagi siapa pun termasuk
cakada.
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza
Patria (tengah) dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk
Biro Humas “Regulasi Cakada Korupsi atau Revisi Undang-Undang” di Media
Pemberitaan Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kamis 29
DPR RI Maret 2018.
“Kami keberatan imbauan atau permintaan yang
disampaikan pemerintah,” tegasnya.
64
