Page 99 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 99
dari senayan untuk indonesia
Bagi Riza, kondisi itu sama saja menciptakan
ketidaksamaan warga negara di hadapan hukum. Satu sisi,
cakada tidak boleh diproses jika diduga melakukan tindak
pidana korupsi. Sisi lain, masyarakat atau yang bukan
cakada boleh diproses jika diduga terlibat rasuah.
“Jadi, ini seperti berbeda penerapannya padahal
semua warga negara. Siapa pun dia sama kedudukannya di
hadapan hukum,” kata Riza menegaskan.
Pemberantasan korupsi harus dilakukan kepada siapa
pun, termasuk mereka yang menjadi cakada di Pilkada
2018. Riza menyatakan bahwa hukum berlaku bagi seluruh
warga negara. Penegakan hukum tidak mengenal apakah
seseorang itu menjabat presiden, menteri, kepala daerah
maupun cakada. “Semua sama kedudukannya di mata
hukum,” tegas Riza.
Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi (kiri), Wakil Ketua Komisi II
Biro Humas DPR Ahmad Riza Patria (kanan) dalam diskusi Dialektika Demokrasi
Pemberitaan bertajuk “Regulasi Cakada Korupsi atau Revisi Undang-Undang” di
Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kamis
DPR RI
29 Maret 2018.
65
