Page 69 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL
Kesenjangan Wilayah
Selain percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, menurut Rachmat
Gobel, tantangan terbesar lainnya dalam pembangunan ekonomi nasional
adalah mengatasi kesenjangan antarwilayah yang masih sangat tinggi.
Kondisi ini terutama dirasakan oleh kawasan Indonesia Timur. Dalam hal
ini, prakarsa Pemda dalam mengurangi kesenjangan di masing-masing
daerahnya menjadi sangat penting.
Terkait kondisi itu, Rachmat Gobel mengakui, ia memberi perhatian
lebih terhadap masalah yang dihadapi Indonesia Timur. Ini bukan karena
ia berasal dari kawasan Timur, tapi data menunjukan kawasan ini jauh
tertinggal. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 84% dari sebaran daerah
tertinggal berada di Indonesia Timur. Dari total 122 daerah tertinggal pada
tingkat kabupaten, 102 di antaranya berada di Indonesia Timur, hanya 20
daerah tertinggal saja yang ada di Indonesia bagian Barat dan Tengah.
Menurut data BPS, lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal
dari Indonesia Timur yaitu provinsi Papua dengan angka kemiskinan 26,8%,
Papua Barat 21,7%, NTT 21,12%, Maluku 17,99% dan Gorontalo 15,59%.
“Jadi bisa dibayangkan kesenjangan pembangunan ekonomi Indonesia.
Inilah yang membuat saya lebih banyak melakukan kunjungan kerja ke
wilayah timur, jadi bukan karena semata daerah pemilihan (Dapil) saya di
provinsi Gorontalo,” kata Rachmat Gobel.
Ia juga menyoroti, perlunya upaya pemerintah daerah dalam
meningkatkan soliditas dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Dari segi
anggaran, dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan
daerah cukup besar. Lebih dari 25% dana APBN dialokasikan untuk transfer
ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pada APBN 2021 misalnya, dari Rp 2.750
triliun belanja pemerintah pusat, sebesar Rp 795,48 triliun di antaranya
dialokasikan untuk TKDD.
Sayangnya, realisasi dan penyerapan dana APBD sering kali lambat
sehingga banyak dana Pemda yang mengganggur dan hanya disimpan di
bank. Sebagai gambaran, menurut Kementerian Keuangan, per Oktober
2021, ada sekitar Rp 226 triliun dana APBD yang belum diserap dan di tempat
di bank.
“Hal seperti ini harus dihindari karena akan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dalam upaya mendorong
percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, Pemda seharusnya tidak
menunda-nunda penyerapan dana APBD” kata Rachmat Gobel. (*)

51