Page 73 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2
P. 73
KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berfoto dengan delegasi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah
Desa Seluruh Indonesia (DPD-APDESI) seusai melakukan audiensi mengenai RUU Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES).
RUU tersebut adalah (1) RUU Perlindungan Data Pribadi; (2) RUU Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah; (3) RUU Ketentuan Umum Perpajakan; (4) RUU
Pendidikan Kedokteran; (5) RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; (6)
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; (7) RUU Masyarakat Hukum Adat; (8)
RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
(9) RUU Badan Usaha Milik Desa; (10) RUU Badan Usaha Milik Negara; (11)
RUU Energi Baru dan Terbarukan.
RUU Perlindungan Data Pribadi
Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan
usulan pemerintah, masuk kedalam list Nomor 23 pada Prolegnas Prioritas
tahun 2021. Fraksi Partai NasDem mengawal dan mendorong RUU ini untuk
segera dituntaskan pembahasan dan disahkan. Kebutuhan terhadap aturan
perlindungan data pribadi sudah sangat mendesak. Di era digital seperti
sekarang, keberadaan UU ini sangat penting untuk menghindari kebocoran
dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.
Sebagai gambaran, pada Mei 2020 ada akun yang menyebutkan bahwa
mereka menguasai 91 juta data pengguna dan 7 juta data merchant Tokopedia.
Akun ini menyatakan sudah menjual 15 juta data tersebut yang mencakup
55
