Page 76 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN

Masih terjadi ketidaksepahaman antara Komisi I dengan pemerintah,
khususnya mengenai otoritas lembaga independen pengawas. Komisi I
menginginkan lembaga ini langsung bertanggung jawab kepada presiden
agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat dilakukan secara objektif.
Namun pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kominfo menginginkan
lembaga ini berada di bawah Kementerian. Permasalahan inilah yang
membuat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi belum menemukan
titik temu antara DPR dan Pemerintah.
Melihat permasalahan tersebut Rachmat Gobel akan melakukan
komunikasi politik dengan Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga
merupakan kader NasDem serta Komisi I. Langkah untuk mencari titik temu
agar RUU ini bisa segera disahkan menjadi undang-undang.
“Harus dicari titik temu agar pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi
bisa tuntas. Saya akan terus melakukan upaya politik agar segera bisa
memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi seluruh
masyarakat Indonesia,” kata Rachmat Gobel.

RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Merupakan usul inisiatif pemerintah, Rancangan Undang-Undang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah masuk dalam daftar Prolegnas
Prioritas nomor 27. Saat ini pembahasannya dalam tahap pembicaraan
tingkat I. RUU ini merupakan pengintegrasian antara UU No 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Pengintegrasian dilakukan agar pelaksanaan hubungan keuangan
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa lebih komprehensif. Ini
akan membantu pendanaan daerah secara merata dan porposional dalam
pelaksanaan pembangunan di daerah.
RUU ini mencakup pemberian sumber pendanaan (revenue assignment)
diantaranya: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan potensi masing-
masing daerah; (2) Dana Bagi Hasil (DBH) guna mengurangi ketimpangan
vertikal antara pusat dan daerah; (3) Dana Alokasi Umum (DAU) guna
mengurangi ketimpangan horisontal antar daerah; (4) Dana Alokasi Khusus
(DAK); dan (5) Pemberian insentif fiskal dan pembiayaan sebagai instrumen
akselerasi pembangunan daerah, serta Dana Otsus, Dana Keistimewan, dan
Dana Desa.
Dalam hal RUU ini, Rachmat Gobel berperan sebagai anggota Panja
dari Fraksi Partai NasDem untuk melakukan pembahasan di Komisi XI.

58