Page 77 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

ia berperan aktif dalam pembahasan dan penyusunan Daftar Inventaris
Masalah (DIM) untuk memberikan arahan agar substansi RUU dapat
meningkatkan pembangunan di daerah. Tujuannya adalah agar pengawasan
terhadap dana APBN yang disalurkan ke daerah serta APBD bisa berjalan
efektif dan dikelola secara efisien untuk keberhasilan pembangunan.
Dalam pembahasan di tingkat fraksi Partai NasDem ada beberapa poin
penting yang mendapat perhatian khusus Rachmat Gobel, untuk dimasukkan
ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan dibahas di Komisi XI.
Diantaranya, (1) perlu perluasan defenisi daerah penghasil, dimana yang
dimaksud dengan daerah penghasil kriterianya terdapat mulut tambang,
sumur dan industri; (2) penambahan presentase jumlah pembagian Dana
Bagi Hasil (DBH), dari semula 15% menjadi 18%; dan (3) fleksibelitas daerah
dalam melakukan pencarian dana di luar dari APBN. Tiga poin inilah yang
menjadi isu sentral yang dibawa Rachmat Gobel dan Fraksi Partai NasDem.
Dalam dinamika pembahasan di Komisi XI DPR RI, seluruh Fraksi yang
ada mendukung terbentuknya RUU ini, dan di targetkan pada akhir tahun
2021 pembahasan sudah selesai untuk kemudian disahkan menjadi Undang-
Undang.

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
Melalui pembahasan yang cukup panjang, pada 7 Oktober 2021 DPR
RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan
Perpajakan ini menjadi Undang Undang. RUU ini merupakan perubahan
kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan. Diusulkan pemerintah pada 5 Mei 2021 dengan surpres
Nomor: R-21/Pres/05.2021. Saat itu pemerintah mengusulkan judul dari
RUU ini adalah RUU Ketentuan Perpajakan (KUP), namun dalam dinamika
pembahasannya di DPR RI khususnya Komisi XI judul berubah nama menjadi
RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
RUU HPP lahir untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang harus
direspon agar roda pembangunan terus bisa bergerak cepat dan daya saing
ekonomi Indonesia bisa terus ditingkatkan. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan
penting yang menjadi latar belakang kelahiran UU ini yakni (1) terjadinya
perlambatan pertumbuhan ekonomi global; (2) adanya potensi stagnasi
perekonomian Indonesia (middle income trap); dan (3) belum optimalnya
daya saing.
Substansi UU HPP adalah mengatur mengenai reformasi kebijakan dan
administrasi perpajakan. UU ini mengusung konsep omnibus law dengan
menyisir 3 undang-undang, yakni: UU Ketentuan Umum dan Tata Cara

59