Page 82 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN

penegak hukum harus berperspektif korban; (3) undang-undang ini harus
berpihak kepada korban.
Untuk mendorong RUU ini bisa segera dibahas dan disahkan, Fraksi
Partai NasDem telah melakukan berbagai upaya, diantaranya mengadakan
forum diskusi, forum group discussion (FGD) yang diadakan oleh Forum
Denpasar 12 dan difasilitasi oleh Lestari Moerdijat sebagai Wakil Ketua MPR
RI dari Fraksi Partai NasDem. Dalam sejumlah diskusi dengan melibatkan
komunitas perempuan, LSM dan akademisi, semuanya menunggu DPR
untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual.
Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang 2020 terdapat
299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar merupakan
kekerasan seksual, serta 419 kasus yang
melibatkan anak sebagai korban. Data ini
Perlu percepatan menjelaskan, masyarakat menunggu adanya
pembahasan dan suatu kepastian hukum untuk melindungi
pengesahan RUU korban-korban dari kekerasan seksual.
Penghapusan Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang,
Kekerasan Seksual, Rachmat Gobel menegaskan, perlu
percepatan pembahasan dan pengesahan
dimana saat ini isu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,

kekerasan seksual dimana saat ini isu kekerasan seksual belum
belum memiliki memiliki payung hukum. Hukum saat ini
payung hukum. hanya mengatur mengenai penindakan
bagi pelaku, belum ada aturan mengenai
perlindungan kepada korban.

RUU Masyarakat Hukum Adat
RUU Masyarakat Hukum Adat masuk
dalam daftar Program Legislasi Nasional
tahun 2021 urutan Nomor 19 dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi
DPR RI. RUU ini merupakan salah satu yang menjadi usul dari anggota Fraksi
Partai NasDem (Sulaeman L. Hamzah) Dapil Papua.
RUU ini pernah dibahas di DPR RI pada 2014 dengan judul Rancangan
Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum
Adat (PPHMHA). Namun pembahasannya tidak dapat terselesaikan sampai
akhir jabatan DPR RI Priode 2009-2014. Pada 2017 dengan substansi yang
tidak jauh berbeda Fraksi Partai NasDem mengusulkan RUU Masyarakat
Hukum Adat masuk kedalam Prolegnas Prioritas. Dimana sebagai pengusul

64