Page 83 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

Fraksi NasDem membentuk tim Fraksi yang bekerjasama dengan Badan
Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan
koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan penyusunan draf RUU dan Naskah
Akademik.
Pada periode 2019-2024, belum mendapatkan respon baik dari fraksi-
Fraksi lain yang ada di DPR maupun dari pemerintah. Fraksi NasDem
terus mendorong RUU ini untuk dibahas dan disahkan. Perlindungan bagi
masyarakat adat belum optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang
bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan
sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun.

RUU Di Bawah Korinbang
Dalam kedudukan sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang ada 4 Komisi
yang berada dalam ruang lingkup tupoksi Rachmat Gobel yaitu Komisi
IV, V, VI dan VI. Pada tahun 2021 ada beberapa RUU sedang dalam tahap
penyusunan dan pembahasan di Komisi-Komisi ini antara lain; (1) RUU
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan; (2) RUU Badan Usaha Milik Desa; (3) RUU tentang Badan Usaha Milik
Negara; (4) RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.
Keempat RUU ini menjadi perhatian Rachmat Gobel, bukan hanya sekedar
sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang yang memiliki tupoksi sebagai
koordinator Komisi IV, V, VI dan VII, tapi adalah bentuk komitmennya
menjalan fungsi legilasi yaitu memberi kepastian hukum, kemanfaatan serta
rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

RUU tentang Perubahan atas UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Pembahasan RUU ini berada di bawah Komisi V DPR RI, masuk dalam
daftar prolegnas prioritas nomor 4. Status RUU ini sedang dalam pembahasan
yakni tahap pembicaraan tingkat I di Komisi V DPR RI. Dalam pembicaraan
tingkat I Rachmat Gobel mendorong kepada seluruh anggota Panja untuk
“merampingkan birokrasi terkait dengan pengambilan keputusan dalam
membangun jalan yang ada di Indonesia khususnya di daerah 3T (tertinggal,
terdepan dan terluar)”. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena
kebutuhan akan jalan yang baik akan meningkatkan produktifitas serta
ekonomi masyarakat.
Rachmat Gobel mendorong agar pembahasan RUU ini bisa segera
dituntaskan sehingga bisa disahkan pada masa sidang periode 2021-2022.

65