Page 84 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN

RUU Badan Usaha Milik Desa
RUU ini juga berada di dalam wewenang Komisi V dan masuk dalam
daftar prolegnas prioritas nomor 33. Merupakan usul dari DPD RI, dan
menyerahkan pembahasannya kepada Komisi V DPR RI. Namun karena
substansi dari RUU ini juga melibatkan mitra kerja dari Komisi VI DPR RI,
maka di putuskan untuk harmonisasi dari Rancangan Undang-Undang
dilakukan oleh Baleg DPR RI.
Dalam dinamika pembahasan di Baleg DPR RI, akan dilakukan
harmonisasi khususnya dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja beserta aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah. Ini penting
dilakukan karena banyak substansi dari RUU Badan Usaha Milik Desa diatur
dalam aturan turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa Rachmat Gobel, pada 18
September 2021 menerima audiensi dari masyarakat Situbondo Jawa Timur.
Terdapat beberapa poin aspirasi yang disampaikan masyarakat yaitu (1)
pentingnya memperkuat BUMDes Bersama yang dibentuk oleh antar desa;
(2) dibutuhkan regulasi yang menjadi payung hukum terkait BUMDes yang
didirikan atas beberapa desa; (3) dibutuhkan suntikan dana dari pemerintah
guna mengembangkan usaha BUMDes agar usaha BUMDes semakin
meningkat.
Ketiga aspirasi tersebut akan diperjuangkan Rachmat Gobel untuk
menjadi perhatian bagi DPR dan pemerintah dalam membuat regulasi baik
itu Undang-Undang maupun peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam
hal ini Peraturan Pemerintah.

RUU tentang Badan Usaha Milik Negara
RUU berada dalam ruang lingkup Komisi VI, masuk dalam daftar
prolegnas prioritas nomor 5, Rancangan Undang-Undang ini masih dalam
tahap penyusunan di Komisi VI DPR RI. Dalam melakukan penyusunan
RUU Rachmat Gobel mendorong Komisi VI untuk berkomunikasi dengan
pemerintah secara intens. RUU ini dapat mengatur Badan Usaha Negara
dengan lebih baik, hal ini dilakukan agar BUMN dapat memberikan
keuntungan bagi negara.

RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan masuk
dalam daftar prolegnas prioritas nomor 6 dan berada dalam ruang lingkup
Komisi VII. RUU ini masih dalam tahap harmonisasi di Komisi VII DPR RI.

66