Page 80 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN

sehingga bisa dipastikan akan segera dilanjutkan ke pembahasan di tingkat I.
Pencapaian ini tidak terlepas dari peran penting Fraksi Partai NasDem, dalam
hal ini diwakili oleh Ketua Panja penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran di
Badan Legislasi (Baleg) yaitu Willy Aditya sebagai kader partai.
Fraksi Partai NasDem telah melakukan langkah maju untuk menggandeng
semua pihak dalam menyukseskan RUU Pendidikan Kedokteran. Kehadiran
Undang-Undang Pendidikan Kedokteran sudah menjadi suatu keharusan
karena masyarakat saat ini banyak mengeluhkan mengenai penyebaran
dokter, dan biaya pendidikan kedokteran yang mahal. Kedua masalah ini
diungkapkan oleh beberapa perwakilan fakultas kedokteran dan dokter-
dokter muda yang terdampak buruknya sistem Pendidikan kedokteran di
Indonesia dalam Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) yang diadakan oleh
Baleg DPR RI pada 1 September 2021.
Melihat desakan dan kebutuhan masyarakat, Rachmat Gobel akan
berupaya maksimal untuk mendorong RUU Pendidikan Kedokteran segera
dilakukan pembahasan di tingkat I. Sebagai Langkah awal dilakukan
penjaringan permasalahan di Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan
seminar. Seminar itu telah digelar oleh DPW Partai NasDem Jawa Timur
dilakukan pada 8 Juni 2021 dengan tema “Restorasi Humanisme Pendidikan
Kedokteran” dan seminar 9 Juni 2021 di Fakultas Kedokteran Universitas
Airlangga dengan tema “Tantangan Globalisasi Pendidikan Kedokteran
Indonesia di Era Disruptif.”
Dari dua hasil kegiatan itu Fraksi Partai NasDem akan melakukan list
terkait dengan mahasiswa yang di DO (drop out) yang difasilitasi oleh DPW
Partai NasDem Provinsi Jawa Timur dalam hal pendataan, karena tidak
lulus ujian kompetensi. Dalam rangka mendorong RUU, Rachmat gobel
mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh Fraksi Partai NasDem untuk
melaksanakan belanja masalah yang akan dilaksanakan di 10 Provinsi di
Indonesia.

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Fraksi Partai NasDem berhasil mengawal kembali RUU Pekerja Rumah
Tangga yang sudah 17 tahun belum menunjukkan progres. RUU ini berhasil
masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021 dan tercatat sebagai daftar
prioritas nomor 11.
RUU ini sangat dibutuhkan karena saat ini menurut data International
Labour Organization (ILO), tidak kurang 5 juta pekerja rumah tangga
(PRT) di Indonesia yang mengharapkan kepastian hukum. Kebutuhan akan
RUU ini bukan hanya disuarakan oleh PRT namun terdapat beberapa LSM

62