Page 75 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2
P. 75

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL





























                                                                         Wakil Ketua DPR RI/
                                                                         Korinbang Rachmat Gobel
                                                                         memimpin rapat konsultasi
                                                                         dengan sejumlah menteri
                                                                         dalam rangka membahas
                                                                         berbagai masalah dan
                                                                         aspirasi masyarakat
                                                                         mengenai pelaksanaan
                                                                         proses pembangunan yang
                                                                         dilaksanakan pemerintah.




                    serta mengurangi potensi kejahatan yang dilakukan oleh penyimpan data.
                    Semangat  menghadirkan  UU  ini  sama  dengan  Undang-Undang  ITE  yakni
                    kesadaran atas maraknya kejahatan pada dunia cyber.
                       RUU  Perlindungan Data Pribadi  diajukan  pemerintah  ke ke DPR  pada
                    24 Januari 2020 melalui Surat Presiden (Supres) Nomor: R-05/Pres/01/2020.
                    Pada  3 Februari 2020, melalui Rapat Konsultasi pengganti Bamus antara
                    Pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi pada masa persidangan II tahun 2019-
                    2020, Komisi I ditugaskan untuk melakukan pembahasan tingkat I bersama
                    dengan Pemerintah.
                       Sampai saat ini prosesnya masih dalam tahapan pembahasan di Komisi I
                    DPR. Ada beberapa poin krusial yang menjadi penekanan dalam tahap ini,
                    yakni (1) Data pribadi yang bersifat elektronik dan non elektronik; (2) Hak
                    subjek data dan kewajiban pengendalian data; (3) Pelanggaran dan sanksi;
                    (4) Otoritas Lembaga independent pengawas perlindungan data pribadi.


                                                       57
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80