Page 78 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN

perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan
Nilai (PPN). Langkah ini dengan tujuan meningkatkan potensi pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.
Sejak awal, pembahasan UU ini mendapat tanggapan beragam dari
publik diantaranya terkait dengan pasal kenaikan PPN menjadi 11% dan
pajak sembako. Pasal ini dinilai sangat membebani masyarakat khususnya
dari kelompok menengah kebawah. Pengenaan tarif PPN menjadi 11% akan
membuat barang kebutuhan pokok menjadi naik. Dari kalangan dunia
usaha menilai, kenaikan tarif PPN bisa menjadi kontaproduktif terhadap
pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.
Untuk menjembatani berbagai aspirasi tersebut, Fraksi Partai NasDem
memberikan beberapa catatan di dalam dinamika pembahasan UU HPP ini.
Catatan yang pada prinsipnya harus menjadi warning atau peringatan bagi
pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang ini.
Dalam proses pembahasan, Rachmat Gobel berperan penting khususnya
bagi tim penyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) Fraksi Partai NasDem.
Ia memberikan fasilitas bagi tim untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah
(DIM) secara maksimal. Arahan Rachmat Gobel kepada seluruh tim penyusun
DIM adalah kehadiran UU HPP harus mampu mengatrol pertumbuhan
ekonomi dengan memaksimalkan potensi pendapatan negara dari pajak,
serta dapat meningkatkan investasi khususnya dari luar negeri.
Sikap Fraksi Partai NasDem tersebut dituangkan dalam Pandangan Mini
Fraksi Partai NasDem dan dibacakan pada 29 September 2021. Berkaitan
dengan KUP Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa; (1) Perlu adanya
relaksasi dan rasionalisasi sanksi administratif terkait pemeriksaan WP dan
OP dan yang berkaitan dengan keberatan dan banding harus sesuai semangat
UU Cipta Kerja; (2) penting Integrasi Nomor Induk Kependudukan dengan
NPWP serta perlunya menyesuaikan dengan RUU PDP yang sementara
dibahas; (3) pentingnya asistensi penagihan pajak global yang bersifat timbal
balik.
Berkaitan dengan Cukai, Fraksi Partai NasDem berpendapat, perlu adanya
penegasan ranah pelanggaran administratif dan prinsip ultimum remedium
(penghentian penyidikan) pada tindak pidana cukai untuk kepentingan
penerimaan negara dan kepastian hukum;
Tentang Pajak Karbon, Fraksi Partai NasDem berpendapat, pentingnya
komitmen penyusunan peta jalan (roadmap) pajak karbon dan pasar karbon
bersama DPR, penetapan subjek, objek, dan tarif pajak karbon, dan insentif
bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon.

60