Page 81 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

diantaranya Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT).
Aspirasi dan desakan dari publik ini dilandaskan keinginan memberikan
perlindungan hukum bagi PRT dari kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi.
Ketiga hal ini merupakan kasus yang sering mereka alami, setidaknya tahun
2015 hingga 2019 terdapat 2.148 kasus kekerasan terhadap PRT.
Mandegnya pembahasan selama ini tidak terlepas dari dinamika politik
serta banyaknya distorsi konsep. Tidak bisa di pungkiri, ada sejumlah fraksi
seperti Fraksi Golkar dan Fraksi PDI P yang berpandangan, RUU ini tidak
fleksibel. Banyak pasal RUU ini yang membebani pemberi kerja serta kurang
sesuai dengan budaya Indonesia.
Dalam pusaran desakan publik dan dinamika yang ada di DPR RI, sebagai
Wakil Pimpinan DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel telah menyatakan, demi
kepastian hukum dari 5 juta PRT, ia akan terus mengawal serta mendorong
anggota Fraksi Partai NasDem mengandeng seluruh fraksi untuk segera
melanjutkan pembahasan RUU ini.
Rachmat Gobel menegaskan, RUU ini mengatur hal prinsip yang
berkesesuaian dengan budaya bangsa. Dalan konteks relasi kerja misalnya,
menurut Rachmat Gobel, hubungan antara PRT dengan pemberi kerja serta
jasa penyalur atau penyedia pekerja rumah tangga haruslah dibangun
berdasarkan azas pro Justitia agar memberi perlindungan hukum dan rasa
adil terhadap semua pihak.
Kemudian dalam sudut pandang kultural, Rachmat Gobel berpendapat,
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan Rancangan Undang-
Undang yang sosio-kultural (mengedepankan kesepakatan keduabelah pihak
berdasarkan kemanusiaan. Oleh karena itu ia menegaskan, jalan panjang
dan terjal dalam menggoalkan RUU Perlindungan PRT harus diakhiri
sehingga bisa disahkan menjadi undang undang.

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam daftar list Prolegnas
Prioritas tahun 2021 nomor 16 yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.
RUU ini telah diusulkan sejak periode 2014-2019. Dalam perjalanannya
mengalami banyak dinamika, diantaranya pernah dikeluarkan dari daftar
list Prolegnas Prioritas pada 2020. Namun dengan perjuangan serius dari
Fraksi Partai NasDem, RUU ini kembali masuk Prolegnas Prioritas tahun
2021.
Dalam pembahasan penyusunan di Baleg, setidaknya terdapat tiga
poin penting dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yakni; (1) adanya
kekosongan payung hukum untuk masalah kekerasan seksual; (2) aparat

63