Page 89 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

mengantisipasinya dengan berbagai langkah. Begitu Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, pemerintah
segera menyiapkan berbagai perangkat peraturan yang dibutuhkan.
Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui
Sidang Paripurna 12 Mei 2020, DPR RI menyetujui Perpu ini menjadi Undang-
Undang No. 2 Tahun 2020. Inilah yang menjadi fondasi bagi kebijakan untuk
melakukan langkah luar biasa dalam penanganan pandemi Covid-19.
Melalui pasal UU No 2 Tahun 2020 pemerintah diizinkan untuk menetapkan
defisit APBN lebih dari 3% PDB atau di atas batas maksimal yang ditetapkan
dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No 2 ini juga
memberi keleluasan kepada pemerintah melakukan relokasi pembiayaan
dan pendanaan serta memberi sejumlah insentif untuk membantu dunia
usaha dalam menghadapi pandemi.
“Tanpa ada UU No.2 Tahun 2020 sebagai fondasi kebijakan, bisa dipastikan
APBN tidak akan mampu membiayai berbagai kebutuhan dalam penanganan
Covid-19 sehingga dampak pandemi ini akan lebih berat bagi masyarakat,”
kata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

APBN 2022 Anggaran Transisi
Sesuai dengan amanah UU No. 2 Tahun 2020, APBN 2022 adalah
kesempatan terakhir untuk menyusun anggaran dengan defisit di atas 3%
PDB. Oleh karena itulah APBN 2022 ini disebut sebagai anggaran transisi,
menuju kembali kepada ketentuan yang diatur UU No. 17 Tahun 2013
tentang Keuangan Negara dimana defisit APBN maksinal 3% PDB. Defisit
APBN 2023 harus di bawah 3% seperti yang berlaku pada APBN sebelum
pandemi Covid-19.
Meski perekonomian mulai membaik, pembiayaan APBN masih
membutuhkan defisit yang masih besar. Setelah melalui pembahasan
panjang, melalui Sidang Paripurna pada 30 September 2021, DPR RI
menyetujui dan mengesahkan UU APBN 2022 dengan defisit Rp 858,0 triliun
atau 4,85% PDB. Defisit ini berasal target pendapatan negara Rp 1.841 triliun
dan kebutuhan belanja negara Rp 2.708,7 triliun.
Pendapatan negara ditargetkan Rp 1.506,6 triliun dari penerimaan pajak,
Rp 33,2 triliun dari penerimaan negara bukan pajak (PNB) dan hibah Rp 0,6

71