Page 4 - MAJALAH AUDITAMA REVIU LAPORAN KEUANGAN SETJEN DPR RI

AUDITAMA | AREPP

Reviu Laporan Keuangan

Sekretariat Jenderal DPR RI

FOTO: DOK. ITTAMA

Pendahuluan 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Inspektorat Utama selaku lini ketiga pertahanan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/
dalam manajemen risiko memiliki tugas dan fungsi untuk Lembaga (2015:3), Laporan Keuangan adalah “bentuk
melaksanakan pengawasan internal terhadap Sekretariat pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan
Jenderal DPR RI yang mencakup Audit, Reviu, Evaluasi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa
Pemantauan, serta Pengawasan Lainnya atau disingkat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,
dengan AREPP, termasuk juga Asistensi, Sosialisasi, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan
dan melayani permintaan Konsultasi. Penugasan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas
pengawasan Inspektorat Utama termuat dalam Program laporan keuangan”. Berdasarkan definisi tersebut, laporan
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko. keuangan merupakan objek pertanggungjawaban APBN
Pembuatan PKPT tersebut dilaksanakan sebagai upaya terhadap stakeholders yang pada hakikatnya harus
membuat penugasan pengawasan yang tepat guna dan memiliki informasi yang tepat, handal, dan absah. Selain
tepat sasaran. Salah satu objek pengawasan Inspektorat itu, kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah
Utama yang vital yang terdapat pada PKPT adalah laporan (SAP) atas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan
keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor transaksi keuangan (Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor

4 EDISI 01 - TAHUN 2022