Page 7 - MAJALAH AUDITAMA REVIU LAPORAN KEUANGAN SETJEN DPR RI

AUDITAMA | AREPP

Penutup Daftar Pustaka
Inspektorat Utama selaku APIP Sekretariat Jenderal Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
DPR RI memiliki komitmen untuk melaksanakan reviu 255 Tahun 2015 tentang Standar Pelaksanaan Reviu
laporan keuangan yang kompeten dengan mengacu Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga.
pada peraturan yang berlaku agar dapat memberikan Jakarta.
keyakinan terbatas yang berkualitas atas informasi yang Indonesia. 2017. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
terdapat pada Laporan Keuangan. Sehingga, dapat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Reviu Laporan
memberikan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang Keuangan. Jakarta.
diharapkan oleh para stakeholders. Komitmen tersebut Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
didukung dengan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan
DPR RI yang selalu berusaha untuk meningkatkan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
kompetensi auditor, membuat aturan internal dan Negara/Lembaga. Jakarta.
penjabaran aturan yang menarik untuk dibaca yang Trianka, Mumtaza. (2021). Buku Saku Pelaksanaan
dijadikan dasar melaksanakan penugasan, serta Reviu Laporan Keuangan. Jakarta: Inspektorat Utama
meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang intensif Sekretariat Jenderal DPR RI.
dengan penyusun laporan keuangan dan unit lain agar
kelemahan dan kekurangan dapat segera ditindaklanjuti. Penulis:
Namun, mengingat saat ini terdapat perubahan Heru Nugroho, S.A.B, M.AP. QGIA (Auditor Ahli Muda)
struktur organisasi dan perubahan nomenklatur atas Muhammad Haris Pratama, A.Md. Ak. (Auditor
Sekretariat Jenderal DPR RI, maka penulis menyarankan Terampil)
kepada Inspektorat Utama agar memperbarui aturan Mumtaza Trianka A.Md. Ak. (Auditor Terampil)
terkait reviu laporan keuangan untuk dapat menyesuaikan
ruang lingkup reviu.

EDISI 01 - TAHUN 2022 7