Page 5 - MAJALAH AUDITAMA REVIU LAPORAN KEUANGAN SETJEN DPR RI

AUDITAMA | AREPP

Reviu laporan keuangan merupakan salah satu
penugasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat
Utama. Reviu dilaksanakan secara triwulan dan tahunan
terhadap beberapa komponen laporan keuangan yang
disesuaikan terhadap struktur organisasi Sekretariat
Jenderal DPR RI yang terdiri atas Laporan Operasional,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Reviu dilaksanakan dalam tiga tahapan, tahap
pertama yang dilalui adalah perencanaan reviu, pada
tahap ini Inspektorat Utama membangun komitmen
dan koordinasi dengan penyusun laporan keuangan.
Kemudian, melakukan penyusunan tim reviu yang dimuat
dalam Surat Tugas (ST) yang terintegrasi dengan SIRATU.
Selanjutnya, pereviu menentukan objek reviu yang akan
dititikberatkan dengan menggunakan berbagai kriteria
yang diantaranya materialitas, kepatuhan penyampaian
LK DPR, kualitas LK DPR, signifikansi, dan ketersediaan
sumber daya auditor (Peraturan Sekretaris Jenderal
Nomor 6 Tahun 2017, 2017:16-17). Selanjutnya, pereviu
mempelajari objek reviu untuk mendapatkan garis
besar umum atas proses bisnis dan penyelenggaraan
akuntansi agar memudahkan auditor memilih prosedur
reviu berbasis risiko yang akan digunakan.
Tahap kedua pada reviu laporan keuangan adalah
pelaksanaan reviu yang diawali dengan pengumpulan
data dan informasi sebagai bahan untuk selanjutnya
dilakukan penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan
laporan keuangan dengan mengikuti langkah-langkah

6 Tahun 2017, 2017:10). Untuk pencapaian tujuan Instansi
dalam pelaporan keuangan yang berkualitas, maka
Inspektorat Utama selaku APIP Sekretariat Jenderal DPR
RI melaksanakan penugasan reviu laporan keuangan.
Pembahasan
Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6
Tahun 2017 (2017:4) tentang Pedoman Reviu laporan
keuangan, Reviu laporan keuangan adalah “penelaahan
atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan
keuangan DPR oleh auditor Inspektorat Utama yang
kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi telah
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan”.

EDISI 01 - TAHUN 2022 5